BGN Tegaskan Dapur MBG Dilarang Gunakan Barang Subsidi, Masyarakat Diminta Aktif Melapor

-
Dairi Tiger | Nasional

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menegaskan bahwa seluruh dapur penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak diperbolehkan menggunakan barang-barang yang mendapat subsidi dari pemerintah. Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BGN, Sudaryono, dalam konferensi pers pada 27 Juli 2026.

Menurut Sudaryono, larangan tersebut bertujuan agar program MBG tidak mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama penerima subsidi. Beberapa barang yang dilarang digunakan antara lain LPG 3 kilogram (gas melon), MinyaKita, serta beras SPHP.

"Kalau ada yang menggunakan barang subsidi, laporkan kepada saya," tegas Sudaryono.
Ia menambahkan bahwa setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti. Apabila ditemukan pelanggaran, dapur MBG yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran, surat peringatan, hingga penghentian operasional apabila tidak melakukan perbaikan.

Alasan Larangan

Pemerintah menilai barang bersubsidi disediakan khusus untuk kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria penerima manfaat. Sementara itu, dapur MBG memperoleh anggaran tersendiri sehingga diharapkan membeli bahan pangan dan kebutuhan operasional dari jalur perdagangan umum, bukan memanfaatkan barang subsidi.

Kebijakan ini juga diharapkan menjaga ketersediaan stok barang subsidi di pasaran serta mencegah terjadinya kelangkaan akibat meningkatnya permintaan dari pihak yang tidak berhak.

Peran Masyarakat

BGN mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program MBG. Apabila ditemukan indikasi penggunaan barang subsidi oleh dapur MBG, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui jalur resmi agar dapat dilakukan pemeriksaan.

Pengawasan publik dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Analisis

Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memisahkan anggaran program MBG dengan skema subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat. Di sisi lain, pengawasan yang efektif akan menjadi faktor penting agar aturan tersebut benar-benar diterapkan di seluruh daerah.

Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional sehingga tata kelolanya diharapkan memenuhi prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan tidak menimbulkan dampak terhadap distribusi barang subsidi bagi masyarakat.

Sumber: Pernyataan resmi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dalam konferensi pers, serta laporan Antara News mengenai larangan penggunaan LPG 3 kg, MinyaKita, dan beras SPHP pada dapur MBG. (RED/KR)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Miris!!! Lambang Garuda Diinjak Saat Aksi Demonstrasi di Aceh, Massa Sampaikan Sejumlah Tuntutan

-
Gambar
BANDA ACEH – Peringatan 21 tahun perdamaian Aceh yang digelar di Banda Aceh pada Sabtu, 15 Agustus 2026, berujung ricuh setelah terjadi bentrokan antara massa dan aparat keamanan. Dalam insiden tersebut, beredar video yang memperlihatkan lambang Garuda dicopot dari sebuah bangunan dan kemudian diinjak oleh sejumlah peserta aksi. Peristiwa tersebut menjadi sorotan publik karena lambang Garuda merupakan simbol negara yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Rekaman video yang beredar luas di media sosial memicu beragam reaksi dari masyarakat. Berdasarkan berbagai laporan yang beredar, aksi awalnya merupakan bagian dari kegiatan memperingati Hari Damai Aceh atau peringatan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki tahun 2005 yang mengakhiri konflik berkepanjangan di Aceh. Dalam kegiatan tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan pelaksanaan butir-butir MoU Helsinki, penguatan kewenangan khusus Aceh, pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kese...
Baca selengkapnya

13 Orang Dipanggil Jadi Saksi Kasus PT Gruti Belum Hadir di Polres Dairi

-
Gambar
Suasana setelah kebaran gudang. (Foto : KR/RED) Dairi Tiger.info – Polres Dairi menjadwalkan pemeriksaan 13 orang sebagai saksi dalam kasus pengrusakan dan pembakaran fasilitas PT Gunung Raya Utama Timber Industries (Gruti) di Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Jumat (9/9/2025). Namun hingga sore hari, ke-13 orang tersebut belum hadir memenuhi panggilan polisi. Kasat Reskrim Polres Dairi, AKP Wilson M Panjaitan, menegaskan bahwa ketidakhadiran itu belum bisa disebut mangkir. “Jika tidak hadir hari ini, akan diterbitkan surat panggilan kedua,” ujarnya. Kasus ini bermula pada Jumat, 12 September 2025, ketika aksi massa berujung pada pembakaran basecamp karyawan serta perusakan sejumlah sarana dan prasarana perusahaan, termasuk mess, gudang, dan pembibitan kopi. PT Gruti telah melaporkan peristiwa tersebut melalui laporan polisi LP/B/361/IX/2025/SPKT/Polres Dairi/Polda Sumut. Pihak perusahaan berharap polisi segera bertindak tegas terhadap pelaku perusakan, sementara penyidik memasti...
Baca selengkapnya

BGN Siapkan Sistem Digital MBG, Orang Tua Nantinya Dapat Memantau Menu dan Penyedia Makanan

-
Gambar
 Jakarta, 28 Juli 2026 – Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan sistem digital untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sistem tersebut dirancang untuk meningkatkan transparansi serta memudahkan masyarakat, khususnya orang tua siswa, dalam memantau pelaksanaan program. Dalam keterangan yang disampaikan pada konferensi pers di Jakarta, BGN menjelaskan bahwa platform digital tersebut nantinya memungkinkan orang tua mengakses informasi mengenai menu makanan yang diterima anak, sekolah penerima manfaat, hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia makanan. Selain itu, sistem juga direncanakan menyediakan informasi mengenai penanggung jawab SPPG serta dashboard yang menampilkan perkembangan pelaksanaan Program MBG secara nasional. Menurut BGN, pengembangan sistem digital ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola program melalui keterbukaan informasi dan pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, masya...
Baca selengkapnya