Demo DPR Berujung Ricuh, 65 Orang Diamankan: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Jakarta?

JAKARTA — Aksi demonstrasi yang berlangsung di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026), berujung kericuhan setelah rangkaian unjuk rasa yang pada awalnya menyuarakan sejumlah tuntutan publik berkembang menjadi bentrokan antara sebagian massa dan aparat keamanan.

Kepolisian Daerah Metro Jaya menyatakan telah mengamankan 65 orang yang diduga hendak menunggangi aksi demonstrasi untuk menciptakan gangguan keamanan. Dari jumlah tersebut, dua orang disebut telah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Demonstrasi awalnya membawa sejumlah tuntutan

Aksi di depan kompleks parlemen diikuti sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa. Salah satu tuntutan yang mengemuka adalah dorongan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan, disertai kritik terhadap persoalan korupsi dan berbagai kebijakan pemerintah.

Demonstrasi tersebut juga berlangsung dalam suasana yang berkaitan dengan peringatan satu tahun rangkaian aksi besar yang terjadi pada 2025. Reuters melaporkan bahwa demonstran turut menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah dan menuntut hukuman yang lebih berat terhadap pelaku korupsi.

Namun, situasi kemudian berubah ketika sebagian massa terlibat aksi yang lebih agresif.

Kericuhan meluas setelah aksi berakhir

Menurut laporan yang dihimpun Reuters, aksi resmi telah berakhir pada malam hari. Namun, kelompok massa yang sebagian mengenakan pakaian hitam kemudian dilaporkan melakukan perusakan fasilitas, membakar sejumlah benda dan terlibat bentrokan dengan polisi.

Aparat menggunakan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan massa. Kericuhan juga berdampak terhadap aktivitas transportasi di Jakarta. Sejumlah layanan kereta komuter dan bus mengalami penghentian atau pengalihan rute, sementara beberapa akses jalan tol turut ditutup.

Situasi bahkan dilaporkan kembali memanas di kawasan Pejompongan pada Jumat (28/8/2026) pagi. Bentrokan antara massa dan petugas kembali terjadi sehingga aparat TNI turut dikerahkan untuk membantu pengamanan.

Polisi sebut ada dugaan upaya menunggangi aksi

Polda Metro Jaya menyatakan 65 orang diamankan karena diduga hendak menunggangi demonstrasi. Polisi juga menyebut sejumlah barang diamankan sebagai barang bukti, termasuk airsoft gun, alat komunikasi serta bahan yang diduga berkaitan dengan pembuatan bom molotov.

Namun, penting dicatat bahwa status diamankan atau ditangkap tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana. Dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai hukum yang berlaku.

Ketika aspirasi berubah menjadi kekerasan

Kericuhan kembali memunculkan pertanyaan mengenai batas antara kebebasan menyampaikan pendapat dan tindakan yang dapat mengganggu keamanan maupun merusak fasilitas umum.

Menyampaikan aspirasi merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Akan tetapi, kekerasan, pembakaran, perusakan fasilitas umum maupun tindakan lain yang melanggar hukum merupakan persoalan berbeda yang harus ditangani berdasarkan ketentuan hukum.

Di sisi lain, tindakan aparat dalam menangani demonstrasi juga perlu dilakukan secara terukur, proporsional dan sesuai prosedur, terutama ketika berhadapan dengan massa yang menyampaikan pendapat secara damai.

Apa yang sebenarnya terjadi?

Hingga Jumat (28/8/2026), terdapat setidaknya dua gambaran yang harus dipisahkan.

Pertama, aksi demonstrasi dan tuntutan yang disampaikan massa merupakan bagian dari penyampaian pendapat di muka umum.

Kedua, kericuhan, dugaan perusakan dan tindakan kekerasan yang terjadi setelahnya merupakan persoalan keamanan dan hukum yang berbeda.

Karena itu, menyamakan seluruh peserta demonstrasi dengan kelompok yang melakukan kerusuhan juga berpotensi menimbulkan kesimpulan yang tidak tepat.

Sebaliknya, tindakan kekerasan juga tidak dapat dibenarkan hanya karena dilakukan dalam konteks demonstrasi.

Peristiwa di Jakarta tersebut kini menjadi perhatian publik karena bukan hanya menyangkut keamanan ibu kota, tetapi juga memperlihatkan kembali tantangan dalam menjaga agar kebebasan menyampaikan aspirasi tetap berjalan tanpa berubah menjadi kekerasan.

Dairi Tiger akan terus memantau perkembangan proses hukum terhadap 65 orang yang diamankan serta keterangan resmi kepolisian dan pihak-pihak yang terlibat.

Catatan redaksi: Informasi mengenai pihak yang diamankan masih berdasarkan keterangan kepolisian dan laporan media. Status hukum masing-masing orang dapat berubah sesuai hasil pemeriksaan dan proses peradilan. (RED/KR)