Prabowo Bertemu Sekjen PBB di Hambalang, Palestina dan Reformasi PBB Jadi Sorotan

-
DAIRI TIGER | INTERNASIONAL
BOGOR — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, dalam pertemuan bilateral di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/10/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan strategis, termasuk reformasi sistem multilateral, kemajuan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, serta perkembangan berbagai persoalan global dan regional, termasuk situasi di wilayah Palestina yang diduduki.

Berdasarkan keterangan Sekretariat Kabinet yang diberitakan ANTARA pada Senin (19/10/2026), Guterres menyampaikan apresiasi terhadap langkah konkret Indonesia dalam membantu rakyat Palestina. Ia juga menghargai kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia melalui partisipasi dalam misi penjaga perdamaian PBB.

Palestina dan Diplomasi Indonesia

Isu Palestina menjadi salah satu bagian penting dari pembicaraan kedua pemimpin. Apresiasi yang disampaikan Guterres menunjukkan bahwa kontribusi Indonesia terhadap persoalan Palestina turut menjadi bagian dari komunikasi diplomatik dengan PBB.

Meski demikian, keterangan resmi yang tersedia belum merinci adanya kesepakatan baru mengenai Palestina dari pertemuan di Hambalang tersebut. Karena itu, hasil pembicaraan perlu dibedakan dari komitmen dan kebijakan yang telah berjalan sebelumnya.

Reformasi PBB dan Tantangan Global

Selain Palestina, pertemuan tersebut membahas reformasi sistem multilateral, yakni mekanisme kerja sama antarnegara melalui lembaga internasional, serta kemajuan pencapaian Agenda 2030 yang mencakup berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kedua agenda ini berkaitan dengan upaya memperkuat kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan seperti konflik, ketidakstabilan global, pembangunan, dan perubahan iklim.

Guterres juga mengapresiasi kontribusi Indonesia dalam mendorong pembiayaan pembangunan yang inovatif serta upaya mitigasi dan antisipasi dampak perubahan iklim.

Penghormatan bagi Personel Penjaga Perdamaian

Dalam rangkaian kunjungannya, Guterres dijadwalkan mengunjungi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI di Bogor. Ia juga dijadwalkan memberikan penghormatan kepada 50 personel TNI yang gugur saat bertugas dalam misi penjaga perdamaian PBB.

Agenda tersebut menyoroti peran personel Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian internasional sekaligus risiko yang dihadapi mereka ketika menjalankan tugas.

Kunjungan Guterres berlangsung menjelang berakhirnya masa jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PBB pada Desember 2026. Dalam pertemuan dengan Prabowo, ia juga menyampaikan salam perpisahan menjelang akhir masa tugasnya.

Menanti Dampak Diplomatik

Pertemuan Prabowo dan Guterres memperlihatkan berlanjutnya komunikasi antara Indonesia dan PBB mengenai persoalan internasional. Namun, dampak konkret pertemuan tersebut terhadap isu Palestina, reformasi PBB, maupun kerja sama pembangunan masih perlu dilihat melalui tindak lanjut resmi kedua pihak.

Bagi masyarakat, informasi mengenai hasil, komitmen, dan pelaksanaan kebijakan menjadi bagian penting untuk menilai perkembangan diplomasi internasional secara utuh. (RED/KR)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Miris!!! Lambang Garuda Diinjak Saat Aksi Demonstrasi di Aceh, Massa Sampaikan Sejumlah Tuntutan

-
Gambar
BANDA ACEH – Peringatan 21 tahun perdamaian Aceh yang digelar di Banda Aceh pada Sabtu, 15 Agustus 2026, berujung ricuh setelah terjadi bentrokan antara massa dan aparat keamanan. Dalam insiden tersebut, beredar video yang memperlihatkan lambang Garuda dicopot dari sebuah bangunan dan kemudian diinjak oleh sejumlah peserta aksi. Peristiwa tersebut menjadi sorotan publik karena lambang Garuda merupakan simbol negara yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Rekaman video yang beredar luas di media sosial memicu beragam reaksi dari masyarakat. Berdasarkan berbagai laporan yang beredar, aksi awalnya merupakan bagian dari kegiatan memperingati Hari Damai Aceh atau peringatan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki tahun 2005 yang mengakhiri konflik berkepanjangan di Aceh. Dalam kegiatan tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan pelaksanaan butir-butir MoU Helsinki, penguatan kewenangan khusus Aceh, pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kese...
Baca selengkapnya

Kasus Lagu “Gapapa” Viral “Aku Ditidurin” Belum Usai, Ini Perkembangan Terbarunya

-
Gambar
Dairi Tiger — Kasus lagu “Gapapa” yang kembali viral setelah beredar dalam versi lirik yang diubah masih menjadi perhatian publik. Potongan lirik yang memuat kalimat “Aku ditidurin…” tersebut menuai kontroversi dan kemudian berkembang ke ranah hukum. Lagu “Gapapa” dikenal sebagai salah satu lagu yang dipopulerkan oleh Anisa Bahar . Dalam perkembangannya, muncul versi lain dengan perubahan lirik yang beredar di media sosial dan mendapat perhatian luas dari warganet. Perubahan Lirik Jadi Sorotan Perubahan lirik tersebut menjadi persoalan setelah pihak Anisa Bahar menyampaikan keberatan. Polemik kemudian berkembang menjadi persoalan hukum karena menyangkut penggunaan dan perubahan terhadap sebuah karya musik. Pihak yang terlibat dalam versi lagu tersebut antara lain Icha Chellow, Mala Agatha, dan DJ Zhuu . Ketiganya kemudian menyampaikan permintaan maaf secara terbuka terkait polemik yang terjadi. Permintaan maaf tersebut disampaikan pada 20 Juli 2026 . Mereka juga menyatakan ke...
Baca selengkapnya

BGN Siapkan Sistem Digital MBG, Orang Tua Nantinya Dapat Memantau Menu dan Penyedia Makanan

-
Gambar
 Jakarta, 28 Juli 2026 – Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan sistem digital untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sistem tersebut dirancang untuk meningkatkan transparansi serta memudahkan masyarakat, khususnya orang tua siswa, dalam memantau pelaksanaan program. Dalam keterangan yang disampaikan pada konferensi pers di Jakarta, BGN menjelaskan bahwa platform digital tersebut nantinya memungkinkan orang tua mengakses informasi mengenai menu makanan yang diterima anak, sekolah penerima manfaat, hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia makanan. Selain itu, sistem juga direncanakan menyediakan informasi mengenai penanggung jawab SPPG serta dashboard yang menampilkan perkembangan pelaksanaan Program MBG secara nasional. Menurut BGN, pengembangan sistem digital ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola program melalui keterbukaan informasi dan pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, masya...
Baca selengkapnya